PERJALANAN TUGAS SEBAGAI CAMAT

camat Merefleksi kembali perjalanan tugas saya sebagai Camat. Pertama kali saya ditugaskan di Kecamatan Ngablak yang merupakan daerah agrobisnis. Kecamatan ini jarak tempuhnya lumayan jauh dari ibu kota kabupaten. Penduduknya sangat kooperatif dan masih melestarikan budaya lokal seperti tradisi merti dusun dan saparan. Sayangnya berbagai agenda kegiatan selama bertugas di Kecamatan Ngablak, tidak terekam di blog saya ini. Setelah 20 bulan bertugas di Kecamatan Ngablak, saya diberi amanah untuk bertugas di kecamatan Borobudur, berbagai agenda kegiatan saya tuliskan di blog ini.

Kecamatan Borobudur merupakan daerah pariwisata, tantangan tugas di kecamatan ini lebih beragam. Setelah 11 bulan bertugas di Kecamatan Borobudur, saya kembali diberi amanat untuk alih tugas di kecamatan Muntilan. Muntilan merupakan kecamatan kota yang jumlah penduduknya cukup padat jika dibandingkan dengan kecamatan lain. Kondisi ini tentu saja menuntut pelayanan terhadap masyarakat yang lebih ekstra dibandingkan dengan ketika saya bertugas di kecamatan sebelumnya. Sebagai kecamatan yang menjadi titik pangkal penilaian Adipura, kecamatan ini terus berbenah menata wilayahnya. Berbagai agenda kegiatan di kecamatan Muntilan selama saya bertugas 16 bulan, terekam di blog ini.

Di era reformasi, camat secara yuridis formal kewenangan dan kekuasaannya mulai berkurang sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kecamatan adalah salah satu institusi yang mengalami perubahan mendasar setelah diberlakukannya UU No. 32 tahun 2004. Kecamatan bukan lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau merupakan satuan perangkat daerah yang statusnya setara dengan Dinas dan lembaga teknis daerah. Pasal 120 ayat (2) dalam UU tersebut dinyatakan bahwa “ Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan”. Hal ini memposisikan Camat sebagai perpanjangan tangan bupati.Adapun tugas dan kewenangan Camat secara rinci dapat dilihat dalam UU No.32 2004 pasal 126 sebagai berikut:

  1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
  3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
    • mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
    • mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
    • mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
    • mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
    • mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
    • membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
    • melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
  4. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
  6. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
  7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Perubahan status camat ini, mempunyai implikasi yang sangat fundamental bagi camat atau institusi kecamatan. Meskipun secara yuridis formal kini kewenangan dan kekuasaannya sangat berkurang. Pada sisi lain, secara realitas, para camat masih menjalankan tugas sebagai Kepala Wilayah, ini dapat dibuktikan antara lain dalam hal; 1) pakaian dinas yang dikenakan masih dilengkapi atribut seorang kepala wilayah seperti simbol jengkol di dada dan tanda pangkat di bahu, 2) secara hubungan psikologis, masyarakat masih tetap meminta campur tangan camat dalam menangani berbagai persoalan yang mereka hadapi seperti konflik sosial, pertanahan, kebersihan, keamanan dan sebagainya. Camat juga diharapkan kehadirannya meskipun di luar jam kerja dalam berbagai aktivitas masyarakat seperti khitanan, pernikahan, kematian, tasyakuran dll. 3) dilain pihak Bupati juga masih mengharapkan camat berperan sebagai kepala wilayah dalam hal-hal tertentu.

Seorang camat harus mengetahui segala sesuatu yang terjadi di wilayah kecamatannya, camatlah yang ditanyai oleh bupati pertama kali jika ada kejadian di wilayah kecamatan sekalipun masalah tersebut adalah urusan teknis. Dalam berbagai kasus pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, camat tidak bisa memberikan sanksi, namun hanya sebatas menyampaikan arahan dan teguran saja.  Begitu juga hubungan camat dengan pegawai dinas atau unit pelaksana teknis (UPT) yang berada di wilayah kecamatan hanya sebatas mitra kerja. Camat bukanlah atasan pegawai dinas teknis yang berada di kecamatan, hubungannya adalah hubungan koordinatif. Meskipun demikian camat masih mempunyai instrumen untuk mengontrol Desa dengan diangkatnya sekretaris desa (sekdes) sebagai PNS, dimana Sekdes diangkat oleh Bupati, dan atasan langsung dari Sekdes  adalah Sekretaris Camat (Sekcam). Posisi ini memberikan peluang Camat untuk “mengontrol” desa. Dalam banyak hal Kepala Desa harus mendapat persetujuan Camat, seperti dalam hal kepala desa akan bepergian lebih dari tiga hari, ia wajib melapor kepada camat untuk mendapatkan ijin, tanpa ijin dari camat ia tidak akan mendapatkan ijin dari Bupati. Dalam hal penyampaian pertanggung jawaban, permohonan bantuan melalui proposal kepada bupati juga mekanismenya melalui camat, tanpa tanda tangan camat pertanggung jawaban dan permohonan bantuan akan ditolak oleh bupati. Rekomendasi camat juga diperlukan untuk penyampaian IMB, SITU, SIUP dan HO. Itulah rutinitas tugas camat yang telah saya jalani selama empat tahun 3 bulan.

Saat ini saya akan memulai lembaran baru bertugas sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah pada Sekretariat Daerah. Menanggalkan atribut camat simbol jengkol di dada dan tanda pangkat di bahu, dan menyimpan PDU Putih kebesaran camat. Mulai orientasi tugas baru dan belajar menyesuaikan diri di tempat tugas yang baru, dengan tantangan tugas yang berbeda. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan, kelancaran, dan perlindungan kepada saya dalam menjalankan tugas ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: