PERPANJANGAN USIA PENSIUN BAGI PNS

Undang-undang  tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disahkan di DPR pada 19 Desember 2013, selanjutnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU tersebut pada 15 Januari 2014. UU ASN merupakan UU Nomor 4 Tahun 2014. Dengan demikian, UU ASN resmi diundangkan di lembaran negara dan mulai diberlakukan. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2014 tentang ASN ini, pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis diperpanjang dua tahun.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) resmi mengeluarkan surat nomor K.26-30/V.7-3/99 perihal Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan surat tersebut PNS yang per 1 Februari 2014 ke atas memasuki usia pensiun dapat diperpanjang, baik sudah menerima surat keputusan pensiun atau pun belum. Surat tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat Kepala BKN yang mengatur BUP PNS tersebut sebagai landasan operasional sementara sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur BUP PNS.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 87 ayat (1) huruf c dan Pasal 90, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP, yaitu: 1) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi; 2) 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi; dan 3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional. Termasuk pada jenis pejabat Administrasi adalah jabatan Administrator (dulu setingkat eselon III), jabatan Pengawas (dulu setingkat eselon IV), jabatan Pelaksana (dulu eselon V dan jabatan fungsional umum). Sedangkan yang termasuk jabatan Pimpinan Tinggi yaitu dulu pejabat eselon I dan II. Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 adalah jabatan fungsional tertentu yang dikenal sekarang seperti peneliti, dosen, guru, penyuluh pertanian, pamong belajar, penilik dan lain sebagainya. Untuk memperjelas BUP bagi pejabat Administrasi (58 tahun) dan pejabat Pimpinan Tinggi (60 tahun), dalam surat Kepala BKN tersebut disertai contoh-contoh kasus.

Untuk lebih jelasnya silahkan kunjungi:

http://humas.kemsos.go.id/download/hubungan_antar_lembaga/peraturan_perundang-undangan/RUU_Tentang_Aparatur_Sipil_Negara.pdf

http://www.setkab.go.id/berita-11791-inilah-surat-kepala-bkn-terkait-batas-usia-pensiun-pns-eselon-i-dan-ii.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: